Dinas Permukiman dan Perumahan

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prakarsa Permukiman 100-0-100

Prakarsa Permukiman 100-0-100
menuju kota tanpa permukiman kumuh

Kementrian Pekerjaan Umum membuka akses terhadap program-program kreatif dan inovatif yang dikreasikan oleh pemerintah daerah, komunitas atau kelompokmasyarakat yang mendukung tearget 100% akses aor minum yang layak, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi
Program-program yang dapat menstumulan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pengembangan infrastruktur Cipta Karya, baik skala komunitas maupun skala kawasan

Kepada Siapa Program ditawarkan ???
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, mengajak Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Praktisi, Akademisi, serta Stakeholder terkait lainnya untuk menginisiasi program kreatif dan inovatif kumuh sekaligus merancang program penanganan permukiman kumuh didaerahnya

APa yang dimaksud permukiman kumuh ???
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Bagaimana pola penanganan permukiman kumuh ???
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 TAhun 2011 pola penanganan permukiman kumuh dilaksanakan melalui :
a.    Pemugaran - > Perbaikan pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
b.    Peremajaan  -> Mewujudkan permukiman yanglebih baik dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
c.    Permukiman Kembali  -> Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mingkin dibangun kembali/tidak sesuai dengan rencana tata ruang/ rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia
Data Permukiman Kumuh terdapat di 3201 Kawasan Kumuh; atau di 415 Kabupaten/Kota ; dengan luasan sekitar 34.473 Ha; atau atau 34.4 juta jiwa (sumber Ditjen Cipta Karya)

Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 09:58

Mewujudkan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan dengan 100-0-100

Jakarta, 18 Agustus 2014. Setelah hampir dipastikan mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada 2019 atau di akhir RPJMN ke-3 tahun 2015-2019. Target tersebut dikenal dengan Key Performance Indicators 100-0-100 yang merupakan aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan.

Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 09:53 Read more...

Sharing bersama Wirausaha Muda dalam Membangun Resto Never Been Better berkonsep Recyle Green Living

Oleh Tri Yunia Metya, S.T.

Beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya kualitas lingkungan yang lebih baik. Kemudian istilah Green living menjadi sangat popular, bahkan seperti sudah menjadi label dari suatu gaya hidup di negara-negara yang sudah maju, dimana masyarakatnya sudah sangat menyadari akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat. Banyak aspek kehidupan yang diberi label “green” untuk menginformasikan bahwa hal tersebut bisa membantu atau menyumbang ke peningkatan kualitas lingkungan. Tapi apakah semua aktivitas tersebut benar-benar seperti yang dipromosikan, yaitu memberikan dampak positif kepada lingkungan? Lalu, apakah Green Living tersebut? Apakah hal-hal seperti berikut bisa disebut sebagai Green Living?

Last Updated on Monday, 15 October 2012 08:12 Read more...

Cipta Karya Optimis Lampaui Target Pelayanan Maksimal bidang Permukiman

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari periode pelaksanaan RPJMN ke-3 tahun 2015-2019. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar as usual, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Pembenahan yang sedang dijalankan Ditjen Cipta Karya diantaranya adalah meluruskan pendekatan pembangunan yang bersifat entitas yang menjadi payung program keterpaduan bidang Cipta Karya dalam menentukan delivery program.

Last Updated on Monday, 04 August 2014 09:26 Read more...

Kementerian PU Lanjutkan Penataan Kumuh Kota Lewat NUSSP

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melanjutkan program penataan permukiman kumuh perkotaan melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) Tahap 2 pada tahun 2014-2017. Program ini akan dibiayai melalui pinjaman Asian Development Bank (ADB).
NUSSP dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat yang berdaya, serta mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.
Direktur Bina Program, Antonius Budiono mengungkapkan, penanganan permukiman kumuh di perkotaan menuju “Kota Bebas Kumuh” pada tahun 2025, mengacu pada target RPJP Nasional 2005-2025 yang mengisyaratkan bahwa pada tahunn 2025 kota-kota di Indonesia akan terbebas dari permukiman kumuh.

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 12:23 Read more...

Page 1 of 43

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
You are here